Alasan "Efisiensi" Tidak Menggugurkan Kewajiban Hukum Kepala Desa Untuk Transparan.
ViralBlide.com - Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata kelola dana desa wajib terbuka dan akuntabel. Jika Kades tertutup dan Pemda lambat menindak, masyarakat berhak melayangkan somasi hingga pelaporan resmi.
Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa ditempuh oleh masyarakat :
1. Jalur Internal Desa
Mendesak BPD : Laporkan kecurigaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki wewenang untuk meminta keterangan dan mengawasi kinerja Kepala Desa.
Musyawarah Desa : Tuntut diadakan Musyawarah Desa khusus (Musdessus) yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan realisasinya.
2. Jalur Pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda)
Masyarakat bisa mendesak tindakan tegas melalui instansi berwenang di tingkat kabupaten :
* Inspektorat Kabupaten : Laporkan dugaan penyelewengan agar Inspektorat dapat melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan keuangan desa.
* DPMD : Adukan masalah ini ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat untuk diberikan pembinaan atau sanksi administratif kepada Kades.
3. Jalur Pelaporan Eksternal
Jika Pemda dinilai tidak tegas atau lamban menanggapi, masyarakat dapat melaporkan kasus ini secara langsung ke lembaga pengawas :
* Ombudsman RI : Laporkan dugaan maladministrasi (seperti penolakan memberikan informasi publik) kepada perwakilan Ombudsman di provinsi Anda.
* Aparat Penegak Hukum : Jika ditemukan indikasi kerugian negara, masyarakat dapat membuat laporan pengaduan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan (program Jaga Desa), atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selalu pastikan setiap laporan disertai dengan bukti-bukti yang sah seperti dokumen APBDes, foto baliho APBDes yang tidak terpasang, atau notulensi rapat.(*)
